Suara Merdeka | 22 Nopember 2010
Tindakan Preventif Impor Beras
Oleh Pande Radja Silalahi
BEBERAPA hari belakangan ini, rencana impor beras yang dilakukan oleh otoritas terkait menimbulkan polemik di masyarakat. Bila silang pendapat tersebut dibiarkan berkembang sangat besar kemungkinan muncul ketidakpastian dan mungkin keributan sosial yang justru mengganggu berputarnya roda perekonomian. Untuk itu, kendali perlu diciptakan melalui pengkajian yang lebih rinci mengenai perberasan di Indonesia.
Sudah berpuluh tahun kita berhasil berswasembada beras. Namun kelebihan produksi di atas konsumsi tidak terlalu besar sehingga pengelolaan persediaan menjadi sangat penting. Perubahan cuaca atau iklim yang terjadi belakangan ini diyakini akan berpengaruh pada jumlah produksi sehingga muncul kesadaran bahwa tindakan preventif harus dilakukan agar jangan sampai terjadi kelangkaan beras.
Tindakan preventif yang dimaksudkan adalah dengan mengimpor beras dari negara tetangga misalnya dari Vietnam atau Thailand.
Tetapi tindakan itu mendapat kecaman, dan kecaman ini mempunyai tempat berpijak yang perlu mendapat perhatian secara tepat. Data yang ada menunjukkan bahwa dari 33 provinsi yang ada, tidak semuanya menghasilkan beras yang jumlahnya memadai untuk kebutuhan konsumsi masyarakatnya.
Hal itu berarti bahwa ada beberapa provinsi harus mendatangkan beras dari provinsi lain. Dengan kondisi itu sangat logis bila sebagian masyarakat di provinsi tertentu tersebut sangat khawatir bila beras menjadi barang langka di daerahnya sehingga harganya menjadi tinggi.
Namun sebagian masyarakat tidak merasa khawatir bila produksi nasional berkurang, karena berarti harga akan meningkat dan diharapkan kesejahteraan masyarakat penghasil beras meningkat.
Bila pemerintah (Bulog) mengimpor beras muncul kekhawatiran harga beras merosot dan akibatnya kesejahteraan sebagian masyarakat (petani) melorot. Jadi, besar kemungkinan dan masuk akal bila politikus yang dapilnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat menentang atau kurang setuju atas rencana impor beras.
Sebaliknya, sangat mudah dipahami bila politikus yang dapilnya DKI Jakarta, Banten, DIY, Bali, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Jambi, Bangka Belitung, dan Riau, tidak menentang atau bahkan mendukung rencana impor beras. Faktor pendorongnya adalah daerah-daerah itu tidak menghasilkan beras secara mencukupi.
Ada Jaminan Ramalan produksi beras akan berkisar 36,5 juta ton dengan hasil produksi padi kering giling sekitar 64,9 juta ton. Kebutuhan Indonesia tahun ini diperkirakan masih sekitar 32,7 juta ton yang artinya produksi masih lebih besar dari kebutuhan.
Namun jangan dilupakan bahwa tidak setiap wilayah, tidak setiap satu satuan kumpulan penduduk Indonesia mempunyai akses yang sama terhadap cadangan yang tersedia. Tempat-tempat penyimpanan tidak merata di setiap wilayah.
Kendati Indonesia telah swasembada beras tidak otomatis tercipta ketahanan pangan. Pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa kenaikan harga beras dan atau kelangkaan beras adalah salah satu faktor utama terjadinya keributan sosial dan atau faktor penyebab jatuhnya pemerintah.
Jadi kiranya jelas bahwa ketahanan pangan dan atau ketersedian pangan di seluruh Indonesia dapat dijadikan prioritas utama. Artinya bila dirasakan ada gangguan terhadap ketahanan pangan maka tindakan yang diperlukan dapat dilakukan tanpa harus diartikan bahwa Departemen Pertanian tidak melakukan tugasnya dengan baik.
Politikus tidak dapat dilarang memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya walaupun kepada mereka perlu diberi informasi bahwa kepentingan nasional tidak selalu merupakan perjumlahan kepentingan daerah.
Menyimak perkembangan yang terjadi dapat dikatakan bahwa impor beras akan mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat bila ada jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak melorot sebagai akibatnya, dan tindakan tersebut tidak hanya menguntungkan pedagang yang terlibat atau melibatkan diri di dalamnya.***
Pande Radja Silalahi, ekonom CSIS Jakarta
Sudah berpuluh tahun kita berhasil berswasembada beras. Namun kelebihan produksi di atas konsumsi tidak terlalu besar sehingga pengelolaan persediaan menjadi sangat penting. Perubahan cuaca atau iklim yang terjadi belakangan ini diyakini akan berpengaruh pada jumlah produksi sehingga muncul kesadaran bahwa tindakan preventif harus dilakukan agar jangan sampai terjadi kelangkaan beras.
Tindakan preventif yang dimaksudkan adalah dengan mengimpor beras dari negara tetangga misalnya dari Vietnam atau Thailand.
Tetapi tindakan itu mendapat kecaman, dan kecaman ini mempunyai tempat berpijak yang perlu mendapat perhatian secara tepat. Data yang ada menunjukkan bahwa dari 33 provinsi yang ada, tidak semuanya menghasilkan beras yang jumlahnya memadai untuk kebutuhan konsumsi masyarakatnya.
Hal itu berarti bahwa ada beberapa provinsi harus mendatangkan beras dari provinsi lain. Dengan kondisi itu sangat logis bila sebagian masyarakat di provinsi tertentu tersebut sangat khawatir bila beras menjadi barang langka di daerahnya sehingga harganya menjadi tinggi.
Namun sebagian masyarakat tidak merasa khawatir bila produksi nasional berkurang, karena berarti harga akan meningkat dan diharapkan kesejahteraan masyarakat penghasil beras meningkat.
Bila pemerintah (Bulog) mengimpor beras muncul kekhawatiran harga beras merosot dan akibatnya kesejahteraan sebagian masyarakat (petani) melorot. Jadi, besar kemungkinan dan masuk akal bila politikus yang dapilnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat menentang atau kurang setuju atas rencana impor beras.
Sebaliknya, sangat mudah dipahami bila politikus yang dapilnya DKI Jakarta, Banten, DIY, Bali, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Jambi, Bangka Belitung, dan Riau, tidak menentang atau bahkan mendukung rencana impor beras. Faktor pendorongnya adalah daerah-daerah itu tidak menghasilkan beras secara mencukupi.
Ada Jaminan Ramalan produksi beras akan berkisar 36,5 juta ton dengan hasil produksi padi kering giling sekitar 64,9 juta ton. Kebutuhan Indonesia tahun ini diperkirakan masih sekitar 32,7 juta ton yang artinya produksi masih lebih besar dari kebutuhan.
Namun jangan dilupakan bahwa tidak setiap wilayah, tidak setiap satu satuan kumpulan penduduk Indonesia mempunyai akses yang sama terhadap cadangan yang tersedia. Tempat-tempat penyimpanan tidak merata di setiap wilayah.
Kendati Indonesia telah swasembada beras tidak otomatis tercipta ketahanan pangan. Pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa kenaikan harga beras dan atau kelangkaan beras adalah salah satu faktor utama terjadinya keributan sosial dan atau faktor penyebab jatuhnya pemerintah.
Jadi kiranya jelas bahwa ketahanan pangan dan atau ketersedian pangan di seluruh Indonesia dapat dijadikan prioritas utama. Artinya bila dirasakan ada gangguan terhadap ketahanan pangan maka tindakan yang diperlukan dapat dilakukan tanpa harus diartikan bahwa Departemen Pertanian tidak melakukan tugasnya dengan baik.
Politikus tidak dapat dilarang memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya walaupun kepada mereka perlu diberi informasi bahwa kepentingan nasional tidak selalu merupakan perjumlahan kepentingan daerah.
Menyimak perkembangan yang terjadi dapat dikatakan bahwa impor beras akan mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat bila ada jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak melorot sebagai akibatnya, dan tindakan tersebut tidak hanya menguntungkan pedagang yang terlibat atau melibatkan diri di dalamnya.***
Pande Radja Silalahi, ekonom CSIS Jakarta
Available at http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/11/22/130747/Tindakan-Preventif-Impor-Beras-
No comments:
Post a Comment