Governansi Ekonomi Pupuk Majemuk [BUSTANUL ARIFIN]

Kompas | Senin, 18 April 2011

Governansi Ekonomi Pupuk Majemuk

Oleh BUSTANUL ARIFIN

Governansi ekonomi (economic governance) adalah ranah baru dalam perkembangan analisis ekonomi modern untuk memperbaiki proses dan hasil akhir (outcome) dari suatu perumusan dan pelaksanaan kebijakan, tidak terkecuali di sektor pupuk.

Pemberian hadiah Nobel Ekonomi 2009 kepada Profesor Elinor Ostrom dan Profesor Oliver Williamson (warga Amerika Serikat) seakan pelepas dahaga tentang betapa penting sebuah kebijakan diambil berdasarkan landasan obyektif-teknokratik dan empiris-kemanfaatan/kearifan masyarakat. Kebijakan ekonomi akan kacau balau jika hanya didasarkan pada lobi-lobi bisnis dan politik yang sering mengatasnamakan ”aspirasi arus bawah”, misalnya.

Korupsi, Pertumbuhan, Kemiskinan [FAISAL BASRI]

Kompas | Senin, 28 Februari 2011

Korupsi, Pertumbuhan, Kemiskinan

Oleh Faisal Basri

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat, mencapai 6,1 persen pada tahun 2010. Pendapatan per kapita pun naik lumayan, telah mencapai di atas 3.000 dollar AS pada tahun yang sama.

Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran juga turun. Masih cukup banyak data lainnya yang menunjukkan bahwa perekonomian kita mengalami perbaikan.

Namun, mengapa persepsi masyarakat berdasarkan berbagai survei mengindikasikan bahwa keadaan semakin sulit. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi juga meningkat.

Politik Pangan yang Salah Arah [SISWONO YUDO HUSODO]

Kompas | Jumat, 25 Februari 2011

Politik Pangan yang Salah Arah

Oleh Siswono Yudo Husodo

 

Kenaikan harga pangan yang didorong meningkatnya biaya produksi dan penurunan pasokan ke pasar telah meningkatkan inflasi yang menurunkan kesejahteraan rakyat.

Bagi mayoritas rakyat Indonesia, porsi pendapatan untuk belanja pangan masih sangat besar. Akibatnya, sejak dahulu harga pangan jadi faktor pembentuk inflasi dominan. Perlu kebijakan tepat dan pelaksanaan konsisten berjangka panjang untuk mengendalikan inflasi pangan.

Petani Perlu Perlindungan [W RIAWAN TJANDRA]

Kedaulatan Rakyat | Selasa, 22 Februari 2011 16:51:44

Petani Perlu Perlindungan

OlehW Riawan Tjandra

Negeri ini konon adalah negerinya kaum tani, karena sejak lama diwartakan sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi. Namun, pada kenyataannya kondisi pertanian Indonesia tetap terpuruk. Keterpurukan sektor pertanian di Indonesia dapat dikatakan dimulai ketika pemerintah Orde Baru mempraktikkan program pertanian yang berorientasi pada ideologi revolusi hijau tahun 1970-an hingga 1980-an.

Mewaspadai Spekulan Pangan [GATOT IRIANTO]

Kompas | Senin, 21 Februari 2011

Mewaspadai Spekulan Pangan

Oleh Gatot Irianto

Kontroversi atas harga beras yang konsisten tinggi dan peningkatan produksi beras 2,45 persen (ARAM III BPS 2010) menyisakan tanda tanya besar.

Benarkah harga beras dibentuk oleh mekanisme pasar atau didikte kelompok tertentu? Ke mana surplus beras 5 juta ton saat panen raya Maret-Mei 2010? Siapa yang menyimpan?

Kewaspadaan terhadap kenaikan harga pangan merupakan keharusan. Ini karena, menurut BPS, kenaikan 10 persen harga beras akan menambah jumlah penduduk miskin 2,5 juta jiwa.

Gejala Krisis Pangan, Tanpa Inpres HPP Beras [HATTA SUNANTO]

Kedaulatan Rakyat | Sabtu, 19 Februari 2011 12:12:53

Gejala Krisis Pangan, Tanpa Inpres HPP Beras 

Oleh Ir. Hatta Sunanto MS

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras tahun ini (2011) tetap seperti yang berlaku pada 2010. Oleh karena itu, pemerintah tidak menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengadaan Penyaluran Gabah atau Beras 2011. Keputusan ini terungkap dalam Bahan Rapat Stabilitasi Pangan Pokok dan Program Perlindungan Sosial yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Gabungan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Lasono di Jakarta pekan lalu (Kompas, 24 Januari 2011). 

Kemandirian dan Impor Pangan [MAKSUM MACHFOEDZ]

 Kedaulatan Rakyat | Sabtu, 19 Februari 2011 12:12:53 

Kemandirian dan Impor Pangan 

Oleh Prof. Dr. Maksum Machfoedz 

SEJAK 35 tahun lalu, Tomek dan Robinson mengingatkan bahwa kebijakan pangan atau Government Food Policy (GFP) berpotensi sarat kebohongan publik. GFP memang alat terpenting membangun politik citra dan kebijakan paling populis dengan bungkusan jargon: kesejahteraan rakyat, demi rakyat tani miskin, melawan kelaparan dan sebagainya. Padahal sebetulnya, implikasi kesejahteraannya sering tidak memadai dan acapkali tidak sebanding dengan citra politiknya. Alasan laten inilah yang menyebabkan senantiasa konstroversialnya GFP, apapun bentuknya, termasuk GFP RI. 

Inflasi dan Ironi Impor Beras [FX SUGIYANTO]

Suara Merdeka |  Senin, 14 Februari 2011

Inflasi dan Ironi Impor Beras

Oleh FX Sugiyanto

MENJELANG akhir tahun 2010, banyak pengamat telah memperkirakan bahwa BI rate akan dinaikkan pada awal tahun 2011. Kenaikan itu terjadi karena perkiraan inflasi yang lebih tinggi pada tahun ini.

Perkiraan inflasi yang lebih tinggi di tahun 2011 dipacu oleh beberapa faktor yang selama ini terbukti menjadi pendorong dan penyumbang terbesar inflasi di Indonesia. Pertama, kenaikan harga pangan khususnya beras. Kemudian, kekhawatiran kenaikan harga BBM sebagai akibat rencana pengurangan subsidi oleh pemerintah.